MELAWI, sekalbarnews.com – Kabupaten Melawi saat ini mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kondisi tersebut diduga dipicu oleh musim kemarau yang melanda lebih dari dua bulan, sehingga pasokan melalui jalur ponton terkendala. Akibatnya, Pertamina harus melakukan pasokan langsung dari Pontianak melalui jalur darat menggunakan mobil tangki ke setiap SPBU yang ada.
Menyikapi fenomena tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, S.IP, menegaskan pihaknya akan segera mengambil langkah.
Melalui media ini, Hendegi menyampaikan akan segera memanggil pihak Pertamina untuk berkoordinasi. Selain itu, ia juga akan memerintahkan Pemerintah Daerah melalui dinas terkait untuk turun ke lapangan melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya.
Langkah penertiban di setiap SPBU juga akan dilakukan, yakni dengan lebih mengutamakan kendaraan pribadi serta melakukan pelarangan terhadap oknum yang melakukan pengisian BBM menggunakan jerigen dan pembelian BBM secara bolak-balik.
Menurut Hendegi, persoalan distribusi BBM bersubsidi sebenarnya telah berulang kali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Melawi. Ia menilai pemerintah dan Pertamina perlu memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran.
“Pengawasan juga harus diperketat untuk mencegah terjadinya kebocoran distribusi yang berpotensi memicu kelangkaan di lapangan serta gejolak sosial,” ujarnya.
Ia menilai kelangkaan BBM bersubsidi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena bahan bakar merupakan salah satu komponen penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Hendegi pun meminta masyarakat untuk tidak panik menghadapi kondisi ini. Di samping faktor alam berupa kemarau panjang yang menyebabkan pasokan BBM ke setiap SPBU terkendala, pihaknya akan sesegera mungkin melakukan koordinasi agar pasokan BBM kembali normal.
“Kami akan memanggil pihak SPBU yang ada untuk lebih mengutamakan masyarakat yang melakukan pengisian BBM untuk kendaraan dan tidak melakukan penjualan kepada pembeli yang bolak-balik di setiap SPBU,” tegasnya.
Atas nama DPRD Kabupaten Melawi, Hendegi berharap persoalan tersebut dapat segera ditangani melalui koordinasi antara Pertamina, Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha.
“Dengan demikian, distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran sehingga tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat Melawi khususnya,” pungkasnya.
Pewarta: BD
