Diduga Jadi Jalur BBM Subsidi dan Kayu Ilegal Menuju Kalteng, Aparat Diminta Turun Tangan
MELAWI, sekalbarnews.com — Lumbung Informasi Borneo Act Sweep (LIBAS) mendesak aparat memperketat pengawasan terhadap jalur eks PT Erna dan PT SBK yang menjadi salah satu akses penghubung Kalimantan Barat–Kalimantan Tengah.
Desakan ini muncul setelah LIBAS menerima informasi masyarakat mengenai dugaan pemanfaatan jalur tersebut untuk pengangkutan BBM bersubsidi dari Kalbar menuju Kalteng serta pengiriman kayu ulin/belian yang diduga tidak dilengkapi dokumen sah.
Ketua Umum LIBAS, Jasli, meminta Polres Melawi dan Polda Kalbar tidak hanya menunggu laporan, tetapi turun langsung melakukan pemeriksaan dan memetakan aktivitas kendaraan di jalur tersebut.
“Kalau informasi ini benar, jangan hanya tangkap sopir atau pekerja lapangan. Telusuri siapa pemodal, pemasok, penampung dan pihak yang menikmati keuntungan,” tegas Jasli.
LIBAS juga meminta aparat menelusuri dugaan distribusi BBM subsidi ke wilayah Kalteng yang disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas PETI di wilayah tersebut.
Menurut LIBAS, dugaan pengangkutan kayu tanpa dokumen dan penyalahgunaan BBM bersubsidi harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Jasli turut meminta unsur TNI melalui fungsi dan kewenangannya untuk ikut memantau situasi di jalur strategis tersebut.
“Masyarakat sudah memberikan informasi. Sekarang giliran aparat membuktikan. Kalau benar, tindak tegas. Kalau tidak benar, buktikan dengan pemeriksaan di lapangan,” pungkasnya.
